Apresiasi Misbakhun Kepada Pemerintah, Tetapkan Nilai Tukar Rp14.400

Pada Kamis, 16 Agustus 2018 kemarin, Presiden Joko widodo telah menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya di hadapan DPR RI. Hasil dari RUU RAPBN 2019 itu, pemerintah telah menetapkan nilai tukar Rupiah tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.

Dalam hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhu memperkirakan penetapan itu sebagai langkah pemerintah yang sangat hati-hati dalam mengantisipasi mengenai situasi global yang makin tidak menentu yang diakbiatkan karena adanya perang dagang dan sanksi ekonomi AS yang diterapkan kepada beberapa negara kuat yang ada di perdagangan dunia.

Masalahnya, melihat penetapan nilai tukar rupiah tukar rupiah terhadap dolar oleh pemerintah di tahun lalu sebesar RP13.400 yang terbukti dapat terealisasikan dengan tidak adanya APBN tahun ini. Misbakhun yakin pemerintah dapat mengendalikan volatilitas kurs rupiah terhadap dollar dengan sangat baik dari sisi fiskal.

"Saya kira dengan belajar dari APBN 2018, saya yakin pemerintah bisa memanage dengan baik volatilitas ini dari sisi fiskal." Ujarnya.

Karena menurutnya, jika RP14.700 yang dipatok oleh pemerintah maka nanti pemerintah akan asumsi mengenai ICT yang diekspor. 

Misbakhun menambahkan, jika saat ini ada kenikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dari 68 ke 71 maka artinya bahwa program-program yang disusun pemerintahan Jokowi sudah sangat tepat sekali.

Sementara di bidang pendidikan, dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, pemerintah juga menambah jumlah kepesertaan beasiswa didik misi serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang menyasar sebanyak 27 ribu orang,

"Ini kan jumlah yang sangat besar untuk membantu anak-anak yang mempunyai prestasi bisa mendapatkan pendidikan ternama baik di dalam dan luar negeri,"tutup Misbakhun.

Sumber: akurat.co

Continue Reading..

Misbakhun: Pidato Zulkifli Tidak Etis

Pada 16 Agustus kemarin, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengkritik mengenai utang pemerintah Indonesia di depan Presiden Joko Widodo saat berlangsungnya Sidang Tahunan MPR. Pasalnya, Zulkifli menilai bahwa utang pemerintah sudah di luar batas kewajaran. Namun ternyata pidato itu menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak. 

Diantaranya Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang menyatakan, bila itu adalah sikap yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan dalam mengkritik kondisi ekonomi pada sidang MPR merupakan perilaku yang sangat tidak etis. 

Menurutnya Misbakhun, disini menunjukkan pemahaman zulkifli tentang ketatanegaraan tidak pada level yang memadai. 

"Kalau memang punya kritik silahkan disampaikan langsung kepada presiden, tidak perlu harus memanfaatkan panggung sidang tahunan MPR untuk menyampaikan hal tersebut dan ini menjadi keprihatinan dan ini sangat tidak etis," Tegas Misbakhun di Jakarta, Jumat (17/8).

Ia menambahkan, disisi lain, Pemerintah ingin menyakinkan bila pada kondisi defisit yang semakin menurun ini, pemerintah selalu membangun kedaulatan, kemandirian dengan cara mengurangi porsi pinjaman dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meningkatkan pendapatan yang ada dalam sektor perpajakan. Yang berarti defisit berkurang tetapi volume tidak ikut berkurang. 

Sumber: akurat.co

Continue Reading..

Misbakhun: Pidato Ketua MPR menggunakan Terminologi Kampanye

Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menilai pidato ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2018 lalu penuh akan materi yang bermuatan kampanye.

Menurut Misbakhun, pidato yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada Kamis, 16 Agustus lalu di hadapan Presiden Joko widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para mentri, serta tamu undangan lainnya, penuh dengan terminalogi kampanye yang digunakan untuk mengkritik Pemerintah.

Misbakhun menambahkan, pemerintah telah memberikan penjelasan yang memenuhi tentang permasalahan yang bangsa Indonesia, baik persoalan nasional ataupun persoalan yang terkait dengan adanya kondisi ekonomi internasional.

"Harus ada kebesaran jiwa dari Ketua MPR RI. Jangan memanfaatkan lembaga negara dan acara kenegaraan untuk memasukkan materi kampanye, Silahkan berkampanye. Akan tetapi, jangan memanfaatkan momentum acara kenegaraan. Apalagi, saat ini belum waktunya kampanye,"Ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada Zulkifli untuk berkampanye pada tempat yang tepat, dan bukan pada saat pidato kenegaraan. Seharusnya ikut turut menunjukkan sikap kewarganegaraan di hadapan masyarakat Indonesia.

Pada 16 Agustus kemarin, Ketua MPR RI dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2018 menyinggung akan persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia, kedaulatan rakyat, serta ketidakstabilan harga.

Sumber: akurat.co

Continue Reading..

Apresiasi Misbakhun Atas Kebijakan Pemerintah Pro Rakyat

Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan, kebijakan pemerintah semata-mata untuk kepentingan rakyat. Yang menurutnya sejauh ini pemerintah sangat berhati-hati sekali dalam mengambil kebijakan. 

Saat ini kebijakan pemerintah mengikuti petumbuhan yang sedang naik, karena pemerintah sangat siap mengatisipasi gejolak yang serba tidak menentu. Walau target petumbuhan ekonomi tahun 2019 mendatang hanya tumbuh sekitar 5,3 persen saja, namun itu merupakan jumlah volume yang sangat besar, sehingga ia menilai bahwa program pemerintah sebaiknya lebih prioritas untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Misbakhun menegaskan, dihari kemerdekaan Indonesia yang ke 73 tahun, program pemerintah yang pro rakyat akan menjadi sebuah hadiah tersendiri yang dipersembahkan Pemerintahan Joko Widodo. Walau pemerintah terlihat konservatif, tetapi ternyata di dalamnya itu penuh dengan berbagai program-program untuk mendorong pembangunan yang berkesinambungan. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Jaminan Kesehatan Nasional.

"Bisa dilihat pada PKH, JKN semua diberikan 100 persen. Mulai dari anak-anak sampai orang tuanya. Jadi yang dimanjakan ini adalah masyarakat yang ada dikalangan bawah sebanyak 40%,"ujarnya di Jakarta (17/8).

Terkait dengan Bansos, ada sekitar 40% masyarakat kalangan bawah yang mendapatkan itu untuk mengatasi kesenjangan. lalu, ada juga biaya operasional sekolah naik dan tidak ada yang turun volumenya.

Ditahun lalu 10% dari PBD sekarang 15% atau Rp 2.439,7 triliun. Yang jika dilihat dari sisi pertumbuhan memang pertumbuhan GDPnya yang berarti belanja-belanja yang dilakukan pemerintah untuk membantali masyarakat lapisan bawah,"tambah dia.

Sumber: akurat.co

Continue Reading..

Misbakhun Yakini Program PKH Jokowi Akan Putuskan Rantai Kemiskinan

Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) kini sedang dijalani oleh Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan adanya program tersebut, ekonomi rakyat semakin terbantu. Program ini merupakan pemberian bantuan sosial yang bersifat bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, ia meyakini bahwa PKH mampu mengangkat masalah kemiskinan yang menjerat banyak masyarakat. Ia juga percaya bahwa pendidikan merupakan kunci utama memecahkan masalah tingginya kemiskinan di Indonesia saat ini. Karena dengan memiliki akses pendidikan, mereka (masyarakat) yang masih terjerat dalam rantai kemiskinan, akan dapat menjawab persalan tersebut.

"Penerima PKH sekitar 10,5 juta orang. PKH itu adalah program di mana pemerintah memberi subsidi tunai kepada rakyat. Di mana anggota keluarga yang bersekolah, baik itu tingkat SD, SMP dan SMA, supaya mereka, keluarga miskin ini, bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkesinambungan," Ucap Misbakhun saat ditemui dalam diskusi panel yang digagas Indosterling Group yang bertajuk 'Memilih Masa Depan Pro Ekonomi Rakyat' di Jakarta, pada Rabu(15/8).

"Orang miskin seperti mereka bisa berubah jalur kehidupan yang miskin dengan pendidikan. Bakat-bakat mereka bisa diasah, bisa ditampilkan keluar, karena apa? Begitu mereka punya pendidikan yang bagus, maka rantai kemiskinan itu bisa dipotong," tambahnya.

Ia menekankan, bahwa masalah pendidikan inilah yang harus menjadi campur tangan negara. Karena dengan realisasi PKH akan mampu mematahkan anggapan bahwa orang miskin melahirkan kemiskinan. Jadi dengan adanya dana tersebut, mereka bisa mengakses pendidikan serta mampu memotong rantai kemiskinan.

Sumber: akurat.co

Continue Reading..