Gerindra: Kepulangan Habib Riqiez Tak Ada Relevansi dengan Jabatan Prabowo

Sumber Gambar: Google.com

Naiknya jabatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tidak ada relevansi dengan permintaan PA 212 untuk memulangkan Habib Rizieq. Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Dikatakannya, kepulangan Habib itu telah diupayakan jauh sebelum pembentukan kabinet. Yakni sejak pertemuan pertama Prabowo dengan Jokowi usai Pilpres 2019.

"Saya pikir kaitan Pak Prabowo masuk sebagai Menteri Pertahanan adalah konsep kita yang kita berikan kepada pemerintah, tentang pertahanan itu bisa diterima bahwa kaitannya dengan Habib Rizieq saya rasa tidak ada relevansinya dengan Kementerian Pertahanan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Namun terkait apakah PA 212 meminta itu, tentunya Prabowo akan mengupayakan hal tersebut.

"Kalau itu saya enggak tahu apakah akan diusahakan kembali atau tidak, saya belum mendengar langsung dari beliau. Nanti akan saya tanyakan," kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berharap PA 212 memahami posisi Prabowo yang bukan lagi menjadi seorang capres. Apalagi, janji memulangkan Habib Rizieq tersebut akan diupayakan jika Prabowo-Sandiaga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Riza menegaskan terpilihnya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan juga tak serta merta dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan PA 212. Sebab perkara memulangkan Habib Rizieq bukan wewenang dan tugas Prabowo melalui Kementerian Pertahanan.

“Terkait dalam hal permintaan alumni 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian terkait, ada di situ Kemenlu yang bertanggung jawab terhadap seluruh WNI di luar negeri, ada Kemenkum HAM yang bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah hukum seluruh warga negara yang di luar negeri termasuk imigrasi, juga tentu menjadi urusan Kemendagri terkait politik dan sebagainya,” kata Riza.

"Setidaknya ada 3 kementerian ini yg terkait Dan tentu ini bukan menjadi tugas Kementerian Pertahanan,” sambungnya.

Sumber: Ayosemarang.com

Continue Reading..

Prabowo Jadi Menhan, PA 212 Desak Penuhi Tuntutannya di 100 Hari Kerja

Sumber Gambar: Google.com

PA 212 kini kembali memberikan harapan kepada Prabowo. Dimana mereka menuntut kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut agar memulangkan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, ke Indonesia dalam 100 hari kerja Prabowo sebagai Menhan.

Hal ini dikatakan oleh Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin. Bahkan ia juga meminta Prabowo untuk menghentikan kasus atau memberi SP3 terhadap kasus yang mengkriminalisasi ulama dan aktivis.

Seperti yang dilansir dari laman Ayosemarang, Novel mengatakan hal tersebut harus dipenuhi oleh Prabowo. Dan kalau tidak, maka siap-siap Prabowo akan dicap oleh PA 212 karena telah kumat dengan penyakit lama.

“Maka jelas Prabowo telah kumat kembali dengan penyakit lamanya dan kami pasti akan menjadi lawannya yang sangat kritis,” kata Novel, Rabu (23/10/2019).

Namun, lanjut Novel, jika masuknya Prabowo di kabinet hanya berujung pada ditinggalkannya amanat ulama dan umat, maka ia menilai Prabowo telah kumat. Untuk itu, PA 212 akan melihat 100 hari pertama Prabowo, apakah akan memenuhi permintaan PA 212 atau tidak.

“Tapi kalau saat ini Prabowo tidak bisa menjalankan amanat ulama dan umat lagi maka dipastikan Prabowo kumat penyakitnya membuat gaduh lagi dengan bergabung sama Jokowi lagi yang justru malah menjadi pembantu tugas presiden menjadi menteri,” ujarnya.

Sebagai salah satu pendukumg Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019, PA 212 mempersilakan masuknya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan melalui penunjukan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat menteri.

Meski begitu, Novel menegaskan bahwa kelompoknya telah menutup pintu rekonsiliasi karena mereka menilai rezim saat ini curang, zalim, dan mungkar.

"Prinsip nya PA 212 sudah menutup pintu untuk rekonsiliasi apalagi koalisi dengann rezim saat ini yang sudah jelas curang TSMB, dzolim, mungkar dan mempertontonkan ketidakadilan kecuali sudah jelas kalau rezim tobat. Maka boleh saja rekonsiliasi itu terbuka untuk tegaknya keadilan dan silakan saja untuk kubu 02 berkoalisi,” tutur Novel.

Namun sebagai salah satu pendukung, PA 212 tak begitu saja rela mempersilakan Prabowo melenggang menjadi Menteri biang Pertahanan dengan melupan mereka. Novel menyebut bahwa PA 212 tetap menuntut Prabowo mendengarkan aspirasi mereka terkait persoalan keumatan.

Mulai dari mengusut tuntas para korban jiwa dalam Pemilu sampai korban jiwa dalam aksi menolak revisi UU KPK yang dilakukan mahasiswa serta pelajar. Selain itu PA 212 juga meminta adanya penghentian proses hukum atau SP3 terhadap kasus-kasus yang melibatkan ulama dan aktibvis serta rakyat yang dikriminisasi sebagai tersangka.

Sebaliknya, PA 212 meminta adanya proses hukum terhadap para penista agama yang sudah puluhan kali dilaporkan tapi tidak diproses sampai saat ini.

Termasuk meminta dipulangkannya Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab (HRS) kembali ke Indonesia, sebagaimana yang pernah dijanjikan Prabowo semasa kampanye.

“Iya sudah satu paket karena dengan semua kasus ulama, aktivis serta tokoh di SP3 maka otomatis HRS pulang,” kata Novel.

Sumber: Ayosemarang.com

Continue Reading..

#2019PrabowoPesiden Didaftarkan Dengan Cara Nakal, Ini Yang Dikatakan Menkum HAM

Kali ini telah ramai di sosial media #2019PrabowoPresiden yang telah didaftarkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi disatu sisi, fakta lain diungkapkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Yang menyebutkan bahwa proses pendaftarannya dilakukan dengan cara nakal.

"Saya menjelaskan itu penyiasatan, sebab menurut pasal 59 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2017 disebut dengan tegas melarang nama instansi Pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan. Jadi dalam sistem AHU online di Kemenkum HAM kalau ada yang memohon nama perkumpulan pakai nama Presiden, pasti sistem online AHU Kemenhumham menolaknya," ujar Yasonna dalam keterangan tertulisnya pada Senin (10/9).

Ia kembali menjelaskan tanda pagar 2019Prabowo Presiden adalah bentuk penyiasatan nakal yang telah beredar di sosial media. Jika memang itu sudah sesuai aturan, maka perkumpulan itu akan ditolak sistem dari Kemenkum HAM.

Menurut Yasonna juga, Notaris yang mendaftarkan perkumpulan itu menggunakan siasat nakal untuk menyiasati sistem, maka dibuat spasi antara kata Presi dan den. Ia kembali menegaskan kalau ada tulisan #2019PrabowoPresiden tanpa menggunakan spasi maka itu adalah penyiasatan dan melanggar undang-undang.

Bahkan ia memastikan surat dengan nama tagar 2019PrabowoPresiden tidak terdaftar di Kemenkum HAM.


Sumber : akurat.co

Continue Reading..