Awkarin Lakukan Aksi Pungut Sampah di depan Gedung MPR/DPR RI

Entertainment Kompas

Bukan untuk berbagi nasi kotak lagi, Selebgram cantik, Awkarin kini kembali datang ke gedung DPR/MPR RI turut andil membantu petugas kebersihan memungut sampah yang berserakan dipinggir jalan raya.

Sebelum memulai aksinya tersebut, Awkarin memberikan imbauan kepada puluhan generasi milenial yang ikut.

“Tolong banget saat bersih-bersih, nggak selfie dan jangan direkam dan di foto. Nanti ada sesi foto bareng kok,” ungkap Awkarin saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (26/9). 

Bahkan Awkarin sendiri menyediakan alat untuk membersihkan sampah usai pasca demo besar yang terjadi beberapa hari ini. Ia menyediakan kantong plastik besar, sarung tangan dan masker wajah.  

“Singkat aja brifingnya kita tujuannya hanya untuk bersih-bersih aja di area pasca demo aja. Aku nyediain plastik, sarung tangan dan masker supaya tidak kotor dan barang tajam,” ungkapnya.

Dan, dikatakan Awkarin berharap agar aksi ini berjalan tertib dan lancar serta tidak menggangu pengguna jalan raya.

Sumber: Akurat.co 

Continue Reading..

Apresiasi Misbakhun Kepada Pemerintah, Tetapkan Nilai Tukar Rp14.400

Pada Kamis, 16 Agustus 2018 kemarin, Presiden Joko widodo telah menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya di hadapan DPR RI. Hasil dari RUU RAPBN 2019 itu, pemerintah telah menetapkan nilai tukar Rupiah tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.

Dalam hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhu memperkirakan penetapan itu sebagai langkah pemerintah yang sangat hati-hati dalam mengantisipasi mengenai situasi global yang makin tidak menentu yang diakbiatkan karena adanya perang dagang dan sanksi ekonomi AS yang diterapkan kepada beberapa negara kuat yang ada di perdagangan dunia.

Masalahnya, melihat penetapan nilai tukar rupiah tukar rupiah terhadap dolar oleh pemerintah di tahun lalu sebesar RP13.400 yang terbukti dapat terealisasikan dengan tidak adanya APBN tahun ini. Misbakhun yakin pemerintah dapat mengendalikan volatilitas kurs rupiah terhadap dollar dengan sangat baik dari sisi fiskal.

"Saya kira dengan belajar dari APBN 2018, saya yakin pemerintah bisa memanage dengan baik volatilitas ini dari sisi fiskal." Ujarnya.

Karena menurutnya, jika RP14.700 yang dipatok oleh pemerintah maka nanti pemerintah akan asumsi mengenai ICT yang diekspor. 

Misbakhun menambahkan, jika saat ini ada kenikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dari 68 ke 71 maka artinya bahwa program-program yang disusun pemerintahan Jokowi sudah sangat tepat sekali.

Sementara di bidang pendidikan, dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, pemerintah juga menambah jumlah kepesertaan beasiswa didik misi serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang menyasar sebanyak 27 ribu orang,

"Ini kan jumlah yang sangat besar untuk membantu anak-anak yang mempunyai prestasi bisa mendapatkan pendidikan ternama baik di dalam dan luar negeri,"tutup Misbakhun.

Sumber: akurat.co

Continue Reading..

Misbakhun: Pidato Zulkifli Tidak Etis

Pada 16 Agustus kemarin, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengkritik mengenai utang pemerintah Indonesia di depan Presiden Joko Widodo saat berlangsungnya Sidang Tahunan MPR. Pasalnya, Zulkifli menilai bahwa utang pemerintah sudah di luar batas kewajaran. Namun ternyata pidato itu menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak. 

Diantaranya Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang menyatakan, bila itu adalah sikap yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan dalam mengkritik kondisi ekonomi pada sidang MPR merupakan perilaku yang sangat tidak etis. 

Menurutnya Misbakhun, disini menunjukkan pemahaman zulkifli tentang ketatanegaraan tidak pada level yang memadai. 

"Kalau memang punya kritik silahkan disampaikan langsung kepada presiden, tidak perlu harus memanfaatkan panggung sidang tahunan MPR untuk menyampaikan hal tersebut dan ini menjadi keprihatinan dan ini sangat tidak etis," Tegas Misbakhun di Jakarta, Jumat (17/8).

Ia menambahkan, disisi lain, Pemerintah ingin menyakinkan bila pada kondisi defisit yang semakin menurun ini, pemerintah selalu membangun kedaulatan, kemandirian dengan cara mengurangi porsi pinjaman dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meningkatkan pendapatan yang ada dalam sektor perpajakan. Yang berarti defisit berkurang tetapi volume tidak ikut berkurang. 

Sumber: akurat.co

Continue Reading..

Apresiasi Misbakhun Atas Kebijakan Pemerintah Pro Rakyat

Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan, kebijakan pemerintah semata-mata untuk kepentingan rakyat. Yang menurutnya sejauh ini pemerintah sangat berhati-hati sekali dalam mengambil kebijakan. 

Saat ini kebijakan pemerintah mengikuti petumbuhan yang sedang naik, karena pemerintah sangat siap mengatisipasi gejolak yang serba tidak menentu. Walau target petumbuhan ekonomi tahun 2019 mendatang hanya tumbuh sekitar 5,3 persen saja, namun itu merupakan jumlah volume yang sangat besar, sehingga ia menilai bahwa program pemerintah sebaiknya lebih prioritas untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Misbakhun menegaskan, dihari kemerdekaan Indonesia yang ke 73 tahun, program pemerintah yang pro rakyat akan menjadi sebuah hadiah tersendiri yang dipersembahkan Pemerintahan Joko Widodo. Walau pemerintah terlihat konservatif, tetapi ternyata di dalamnya itu penuh dengan berbagai program-program untuk mendorong pembangunan yang berkesinambungan. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Jaminan Kesehatan Nasional.

"Bisa dilihat pada PKH, JKN semua diberikan 100 persen. Mulai dari anak-anak sampai orang tuanya. Jadi yang dimanjakan ini adalah masyarakat yang ada dikalangan bawah sebanyak 40%,"ujarnya di Jakarta (17/8).

Terkait dengan Bansos, ada sekitar 40% masyarakat kalangan bawah yang mendapatkan itu untuk mengatasi kesenjangan. lalu, ada juga biaya operasional sekolah naik dan tidak ada yang turun volumenya.

Ditahun lalu 10% dari PBD sekarang 15% atau Rp 2.439,7 triliun. Yang jika dilihat dari sisi pertumbuhan memang pertumbuhan GDPnya yang berarti belanja-belanja yang dilakukan pemerintah untuk membantali masyarakat lapisan bawah,"tambah dia.

Sumber: akurat.co

Continue Reading..