Gedung KPK Dikepung Ribuan Mahasiswa Tolak Perppu

Sumber Gambar: Massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Bengkulu melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (25/9/2019). Unjuk rasa ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Bengkulu meminta DPRD bersama pemerinta meninjau kembali UU KPK, mensterilkan tubuh KPK dari kepentingan politik serta mengusut tuntas kasus pembakaran hutan dan lahan serta fokus untuk kesejaht

Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta terus mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan suara penolakan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada Senin (30/9/2019).

"Revisi Undang-Undang KPK sudah disahkan, bila ada yang tidak setuju, silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata koordinator BEM Jakarta, Syamsul Hidayah, di Jakarta.

Seperti yang dilansir dari laman Ayosemarang, UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan membuat sebagian pihak yang merasa kecewa terus mempermasalahkan beberapa pasal yang diubah maupun ditambah.

"Revisi UU KPK sejatinya mengarahkan pada persoalan penguatan peran kelembagaan. Namun internal KPK saat ini, mengalami perdebatan pandangan sehingga terkesan lebih politis," katanya.

Bahkan ribuan mahasiswa yang datang dari berbagai kampus swasta di Jakarta itu menyuarakan tiga tuntutan, di antaranya menolak Perppu KPK, meminta KPK agar tidak berpolitik dan Presiden tetap melanjutkan program pembangunan nasional.

Selain membawa spanduk bertuliskan aspirasi, massa juga membawa serta dua unit mobil komando sebagai panggung orasi.

Sumber: Ayosemarang.com

Continue Reading..

Polisi: Perusuh Bukan Pendemo, Pendemo Pasti Damai

Megapolitan kompas

Rusuhnya aksi yang terjadi di depan gedung DPR diketahui datang dari massa lain yang tidak melakukan demonstrasi. Hal ini diungkap langsung oleh Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

"Perusuh bukan pendemo. Kalau pendemo pasti damai," kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Menurutnya, aksi ini hampir sama seperti unjuk rasa yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 lalu yang berujung ricuh. Bahkan menurutnya melakukan aksi demonstrasi sebenarnya adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun demikian demonstrasi harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

Polisi pun mengapresiasi jalannya aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang bubar dengan tertib sambil bersalaman dengan aparat kepolisian di dekat kolong Flyover Senayan, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Sumber: Akurat.co 

Continue Reading..