 |
| Sumber Gambar: Massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Bengkulu melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (25/9/2019). Unjuk rasa ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Bengkulu meminta DPRD bersama pemerinta meninjau kembali UU KPK, mensterilkan tubuh KPK dari kepentingan politik serta mengusut tuntas kasus pembakaran hutan dan lahan serta fokus untuk kesejaht |
Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta terus mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan suara penolakan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada Senin (30/9/2019).
"Revisi Undang-Undang KPK sudah disahkan, bila ada yang tidak setuju, silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata koordinator BEM Jakarta, Syamsul Hidayah, di Jakarta.
Seperti yang dilansir dari laman Ayosemarang, UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan membuat sebagian pihak yang merasa kecewa terus mempermasalahkan beberapa pasal yang diubah maupun ditambah.
"Revisi UU KPK sejatinya mengarahkan pada persoalan penguatan peran kelembagaan. Namun internal KPK saat ini, mengalami perdebatan pandangan sehingga terkesan lebih politis," katanya.
Bahkan ribuan mahasiswa yang datang dari berbagai kampus swasta di Jakarta itu menyuarakan tiga tuntutan, di antaranya menolak Perppu KPK, meminta KPK agar tidak berpolitik dan Presiden tetap melanjutkan program pembangunan nasional.
Selain membawa spanduk bertuliskan aspirasi, massa juga membawa serta dua unit mobil komando sebagai panggung orasi.
Sumber: Ayosemarang.com
0 komentar:
Posting Komentar