Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan, kebijakan pemerintah semata-mata untuk kepentingan rakyat. Yang menurutnya sejauh ini pemerintah sangat berhati-hati sekali dalam mengambil kebijakan.
Saat ini kebijakan pemerintah mengikuti petumbuhan yang sedang naik, karena pemerintah sangat siap mengatisipasi gejolak yang serba tidak menentu. Walau target petumbuhan ekonomi tahun 2019 mendatang hanya tumbuh sekitar 5,3 persen saja, namun itu merupakan jumlah volume yang sangat besar, sehingga ia menilai bahwa program pemerintah sebaiknya lebih prioritas untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Misbakhun menegaskan, dihari kemerdekaan Indonesia yang ke 73 tahun, program pemerintah yang pro rakyat akan menjadi sebuah hadiah tersendiri yang dipersembahkan Pemerintahan Joko Widodo. Walau pemerintah terlihat konservatif, tetapi ternyata di dalamnya itu penuh dengan berbagai program-program untuk mendorong pembangunan yang berkesinambungan. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Jaminan Kesehatan Nasional.
"Bisa dilihat pada PKH, JKN semua diberikan 100 persen. Mulai dari anak-anak sampai orang tuanya. Jadi yang dimanjakan ini adalah masyarakat yang ada dikalangan bawah sebanyak 40%,"ujarnya di Jakarta (17/8).
Terkait dengan Bansos, ada sekitar 40% masyarakat kalangan bawah yang mendapatkan itu untuk mengatasi kesenjangan. lalu, ada juga biaya operasional sekolah naik dan tidak ada yang turun volumenya.
Ditahun lalu 10% dari PBD sekarang 15% atau Rp 2.439,7 triliun. Yang jika dilihat dari sisi pertumbuhan memang pertumbuhan GDPnya yang berarti belanja-belanja yang dilakukan pemerintah untuk membantali masyarakat lapisan bawah,"tambah dia.
Sumber: akurat.co
0 komentar:
Posting Komentar